Aggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA ICMI

BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1
Pengertian Umum

Cendekiawan muslim adalah orang Islam yang peduli terhadap lingkungannya, terus menerus meningkatkan kualitas iman dan taqwa, kemampuan berpikir, menggali, memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan untuk diamalkan bagi terwujudnya masyarakat madani.

BAB II
KEORGANISASIAN
Pasal 2
Sifat Keorganisasian

ICMI merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat:

  1. Ke-Islaman yang diwujudkan dalam bentuk ukhuwah dan silaturahmi dalam membina dan mengembangkan ta’aruf/saling mengenal, ta’awwun/saling menolong dan tausiah/saling berwasiat dijalan yang benar guna memperkukuh upaya mewujudkan masyarakat madani.
  2. Ke-Indonesiaan yang dicerminkan dengan upaya memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dan negara dalam bentuk berbagai kegiatan yang tetap memperhatikan ke-Bhinekaan yang kita miliki.
  3. Kecendekiawanan yang diwujudkan dalam kegiatan pembangunan umat, masyarakat, bangsa dan negara khususnya dalam menjunjung harkat dan martabat rakyat kecil serta memperjuangkan kaum lemah.
  4. Keilmuan dan kebudayaan yang bergerak dibidang ilmu pengetahun, teknologi, sosial, ekonomi, hukum, seni, sastra, tatanan kelembagaan dan managemen/administrasi untuk menghasilkan kajian, inovasi, peragaan, sumbangan pemikiran dan karya-karya nyata.
  5. Keterbukaan yang diselenggarakan dalam penerimaan anggota, menampung aspirasi, partisipasi, prakarsa dan dinamika anggota, serta pertanggungjawaban keuangan.
  6. Kebebasan yang dimanifestasikan dalam sikap independen serta bertanggung jawab, berdiri sendiri, tidak menjadi bagian dari atau bernaung dalam organisasi kekuatan sosial politik dan atau birokrasi pemerintah.
  7. Kemandirian yang dicerminkan dalam sikap organisasi yang memiliki otonomi dalam pemikiran, pengambilan keputusan, penyelenggaraan kegiatan secara berswadaya terutama bertumpu pada kemampuan pemikiran upaya dan sumber daya sendiri, sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
  8. Kekeluargaan yang diimplementasikan pada pengembangan kebangsaan untuk menumbuhkan sikap kekeluargaan cendekiawan muslim serta berpartisipasi dalam pemersatu umat, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3
Fungsi Organisasi Struktural

  1. Organisasi Satuan merupakan pusat kegiatan anggota yang mempunyai otonomi sesuai dengan ketentuan organisasi.
  2. Organisasi Daerah menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan sejumlah Organisasi Satuan di Kabupaten/Kota
  3. Organisasi Wilayah menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan sejumlah Organisasi Daerah di Kabupaten/Kota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik.
  4. Organisasi Pusat menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan semua Organisasi Satuan Organisasi Daerah dan Organisasi Wilayah dalam skala Nasional.
  5. Badan Otonom yang dibentuk pada setiap jenjang organisasi harus dikoordinasikan oleh salah seorang Ketua/Wakil Ketua sesuai dengan jenjang organisasi.

Pasal 4
Organisasi Satuan

  1. Organisasi Satuan merupakan satuan organisasi yang dibentuk atas dasar anggota dengan latar belakang lebih dari satu disiplin ilmu, profesi, kelompok atau lembaga berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang cendekiawan muslim, yang berada di tempat pemusatan anggota disuatu lingkungan, kawasan terbatas, kelurahan, dan kecamatan.
  2. Organisasi Satuan menghimpun anggota serta mengkoordinasikan kelompok dan jaringan anggota yang ada, setempat maupun antar tempat.
  3. Untuk mendirikan Organisasi Satuan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengurus Daerah tembusan kepada Majelis Pengurus Wilayah dan Majelis Pengurus Pusat.
  4. Organisasi Satuan dalam negeri dibentuk dan mendapat pengesahan Majelis Pengurus Daerah.
  5. Apabila dipandang perlu Organisasi Satuan dapat dibentuk di luar negeri.
  6. Organisasi Satuan luar negeri dibentuk oleh Majelis Pengurus Daerah setempat atau Majelis Pengurus Wilayah setempat.
  7. Dalam hal Majelis Pengurus Daerah dan atau Wilayah belum siap, pengesahan Majelis Pengurus Satuan dikeluarkan oleh Majelis Pengurus Wilayah dan atau Majelis Pengurus Pusat.
  8. Apabila diperlukan ditingkat Organisasi Satuan dapat dibentuk Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.
  9. Persyaratan minimum untuk pendirian Organisasi Satuan harus memiliki kantor sekretariat dan program unggulan.

Pasal 5
Organisasi Daerah

  1. Organisasi Daerah dibentuk disetiap Kabupaten/Kota.
  2. Untuk mendirikan Organisasi Daerah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengurus Wilayah, tembusan kepada Majelis Pengurus Pusat.
  3. Organisasi Daerah dibentuk dan mendapat pengesahan Majelis Pengurus Wilayah.
  4. Apabila dipandang perlu dan memenuhi syarat, Organisasi Daerah dapat dibentuk di luar negeri.
  5. Apabila dipandang perlu Organisasi Daerah dapat dibentuk Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.
  6. Persyaratan minimun untuk pendirian Organisasi Daerah sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) Orsat, harus memiliki kantor sekretariat dan program unggulan.

Pasal 6
Organisasi Wilayah

  1. Organisasi Wilayah dibentuk disuatu wilayah propinsi yang ada pemusatan sejumlah Organisasi Daerah.
  2. Untuk mendirikan Organisasi Wilayah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengurus Pusat.
  3. Organisasi Wilayah dibentuk dan mendapat pengesahan Majelis Pengurus Pusat.
  4. Apabila dipandang perlu dan memenuhi syarat, Organisasi Wilayah dapat dibentuk di luar negeri di setiap negara sahabat.
  5. Apabila dipandang perlu ditingkat wilayah dapat dibentuk Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.
  6. Persyaratan mendirikan Organisasi Wilayah minimal harus memiliki pusat kajian operasional pembangunan daerah.

Pasal 7
Organisasi Pusat

Organisasi Pusat merupakan organisasi yang dibentuk ditingkat pusat.

BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 8
Jenis Anggota

  1. Anggota Biasa adalah cendekiawan muslim warga negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan organisasi.
  2. Anggota Luar Biasa adalah anggota yang ditetapkan oleh Majelis Pengurus Pusat, antara lain karena jasa dan sumbangannya dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang tinggi nilainya dan berguna bagi kemajuan umat Islam, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 9
Persyaratan Anggota

  1. Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah :
    • Warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam.
    • Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Khittah, Kode Etik, Wawasan Pengabdian dan ketetapan-ketetapan organisasi.
    • Mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya dari 2 (dua) orang anggota ICMI.
      Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan keanggotaannya.
  2. Prosedur keanggotaan anggota luar biasa diatur tersendiri dalam ketetapan organisasi.
  3. Kartu Anggota ICMI diterbitkan oleh Majelis Pengurus Pusat.

Pasal 10
Hak Anggota

  1. Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih dalam permusyawaratan pada semua jenjang organisasi.
  2. Anggota biasa dan anggota luar biasa mempunyai hak memberikan usul dan saran yang disampaikan kepada Pengurus ICMI.

Pasal 11
Kewajiban Anggota

  1. Anggota biasa mempunyai kewajiban:
    • Membayar uang pangkal dan iuran anggota.
    • Melaksanakan Kode Etik ICMI.
    • Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi.
  2. Anggota luar biasa mempunyai kewajiban:
    • Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi.
    • Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.

Pasal 12
Berakhirnya Keanggotaan dan Tata Cara Pemberhentian

  1. Keanggotan biasa dan keanggotaan luar biasa berakhir karena:
    • Meninggal dunia.
    • Mengundurkan diri.
    • Diberhentikan.
  2. Tata cara pemberhentian anggota, pembelaan dan rehabilitasi:
    • Pemberhentian terhadap anggota ICMI dilakukan oleh Majelis Pengurus Pusat, atas usulan Majelis Pengurus organisasi di bawahnya.
    • Pemberhentian terhadap anggota harus dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali oleh pengurus ICMI yang berwenang untuk itu.
    • Sebelum dilakukan pemberhentian terhadap anggota yang mempunyai jabatan dalam kepengurusan ICMI, terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan oleh pengurus ICMI yang berwenang.
    • Anggota yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan membela diri dalam Musyawarah Satuan atau Musyawarah Daerah atau Musyawarah Wilayah atau forum yang ditunjuk untuk itu dan Majelis Pengurus Pusat diberikan kewenangan untuk meninjau kembali keputusan tersebut.
    • Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan ayat 2 (dua) butir d pasal ini, dapat mengajukan/meminta banding dalam Muktamar ICMI sebagai pembelaan terakhir.
    • Prosedur lebih rinci pemberhentian, pembelaan dan rehabilitasi akan diatur tersendiri dalam ketetapan organisasi.

BAB IV
KEPENGURUSAN
Pasal 13
Majelis Pengurus Satuan

  1. Status Majelis Pengurus Satuan:
    • Majelis Pengurus Satuan adalah badan/instansi kepemimpinan organisasi ditingkat Organisasi Satuan.
    • Masa jabatan Majelis Pengurus Satuan 5 (lima) tahun.
    • Ketua Majelis Pengurus Satuan dalam negeri memegang jabatannya selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
    • Masa jabatan Majelis Pengurus Satuan luar negeri 2 (dua) tahun.
    • Ketua Majelis Pengurus Satuan luar negeri memegang jabatannya selama masa 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
    • Pengurus Organisasi Satuan tidak dapat merangkap jabatan di setiap jenjang organisasi ICMI.
    • Ketua Majelis Pengurus Satuan tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Partai Politik.
  2. Personalia Majelis Pengurus Satuan:
    • Sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
    • Dalam hal Ketua Majelis Pengurus Satuan tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih Ketua melalui Sidang Pleno Majelis Pengurus Satuan sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan.
    • Dalam hal Ketua Majelis Pengurus Satuan mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya maka dapat dipilih ketua melalui Sidang Pleno Majelis Pengurus Satuan sampai dengan periode kepengurusan berakhir.
  3. Tata cara pemberhentian Majelis Pengurus Satuan dan pembelaan:
    • Pemberhentian terhadap Majelis Pengurus Satuan dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu kecuali dalam hal-hal luar biasa.
    • Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Musyawarah Satuan atau forum yang ditunjuk untuk itu.
    • Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan organisasi.
  4. Tugas dan kewajiban Majelis Pengurus Satuan:
    • Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang untuk melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Satuan, kebijakan dan program kerja organisasi serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan organisasi lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani bermoral dan berdaya saing.
    • Menyampaikan laporan 6 (enam) bulan sekali kepada Majelis Pengurus Daerah dengan tembusan kepada Majelis Pengurus Wilayah dan Majelis Pengurus Pusat.
    • Majelis Pengurus Satuan dalam negeri, baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan Majelis Pengurus Daerah.
    • Majelis Pengurus Satuan luar negeri, baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan Majelis Pengurus Daerah atau Majelis Pengurus Wilayah dan atau Majelis Pengurus Pusat.
    • Setelah pengurus baru terbentuk, maka selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Majelis Pengurus Satuan demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.
    • Personalia Majelis Pengurus Satuan mengkoordinasikan proses pelaksanaan kegiatan mereka dalam mengupayakan terwujudnya tujuan operasional prioritas pada periode tertentu.
    • Memberikan pertanggungjawaban profesional dan keuangan dalam pelaksanaan tugas Majelis Pengurus Satuan.
    • Membantu masing-masing anggota ICMI meningkatkan kepakaran mereka.

Pasal 14
Majelis Pengurus Daerah

  1. Status Majelis Pengurus Daerah:
    • Majelis Pengurus Daerah adalah badan/instansi kepemimpinan organisasi ditingkat Kabupaten/Kota.
    • Masa jabatan Majelis Pengurus Wilayah 5 (lima) tahun.
    • Ketua Majelis Pengurus Daerah memegang jabatannya selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
    • Masa jabatan Majelis Pengurus Daerah luar negeri 2 (dua) tahun.
    • Ketua Majelis Pengurus Daerah luar negeri memegang jabatannya selama 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
    • Pengurus Organisasi Daerah tidak dapat merangkap jabatan di setiap jenjang struktur kepengurusan organisasi ICMI.
    • Ketua Majelis Pengurus Daerah tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Partai Politik.
  2. Personalia Majelis Pengurus Daerah:
    • Majelis Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
    • Dalam hal Ketua Majelis Pengurus Daerah tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih Pejabat Ketua melalui sidang pleno Majelis Pengurus Wilayah sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan.
    • Dalam hal Ketua Majelis Pengurus Daerah mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya maka dapat dipilih ketua melalui Sidang Pleno Majelis Pengurus Daerah sampai dengan periode kepengurusan berakhir.
  3. Tata cara pemberhentian Majelis Pengurus Daerah dan pembelaan:
    • Pemberhentian terhadap Majelis Pengurus Daerah dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu kecuali dalam hal-hal luar biasa.
    • Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Musyawarah Daerah atau forum yang ditunjuk untuk itu.
    • Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan organisasi.
  4. Tugas dan kewajiban Majelis Pengurus Daerah:
    • Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang untuk melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Daerah, kebijakan dan program kerja organisasi serta ketentuan atau ketetapan organisasi lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani di daerah.
    • Menyampaikan laporan 6 (enam) bulan sekali kepada Majelis Pengurus Wilayah dengan tembusan kepada Majelis Pengurus Pusat.
    • Membantu Majelis Pengurus Satuan meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan fungsi organisasi ICMI.
    • Mendorong, merintis dan mengkoordinasikan pembentukan satuan-satuan baru.
    • Majelis Pengurus Daerah dalam negeri, baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pengurus Wilayah.
    • Majelis Pengurus Daerah luar negeri, baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pengurus wilayah atau Majelis Pengurus Pusat.
    • Setelah pengurus baru terbentuk, maka selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Majelis Pengurus Daerah demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.
    • Personalia Majelis Pengurus Daerah mengkoordinasikan proses kegiatan mereka dalam mengupayakan tujuan operasional prioritas dalam periode tertentu.
    • Memberikan pertanggungjawaban profesional dan keuangan secara transparan dalam pelaksanaan tugas Majelis Pengurus Daerah.

Pasal 15
Majelis Pengurus Wilayah

  1. Status Majelis Pengurus Wilayah :
    • Majelis Pengurus Wilayah adalah badan/instansi kepemimpinan organisasi tingkat Propinsi/Kawasan/Negara.
    • Masa Jabatan Majelis Pengurus Wilayah 5 (lima) tahun.
    • Ketua Majelis Pengurus Wilayah memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
    • Pengurus Organisasi Wilayah tidak dapat merangkap jabatan dalam setiap jenjang kepengurusan organisasi ICMI.
    • Ketua Majelis Pengurus Wilayah tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Partai Politik.
  2. Personalia Majelis Pengurus Wilayah :
    • Majelis Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Divisi.
    • Dalam hal Ketua Majelis Pengurus Wilayah tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih ketua melalui Sidang Pleno Majelis Pengurus Wilayah sampai dengan periode kepengurusan berakhir.
    • Dalam hal Ketua Majelis Pengurus Wilayah mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya maka dapat dipilih ketua melalui Sidang Pleno Majelis Pengurus Wilayah sampai dengan periode kepengurusan berakhir.
  3. Tata cara pemberhentian Majelis Pengurus Wilayah dan pembelaan :
    • Pemberhentian terhadap Majelis Pengurus Wilayah dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu kecuali dalam hal-hal luar biasa.
    • Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Musyawarah Wilayah atau forum yang ditunjuk untuk itu.
    • Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur tersendiri dalam ketetapan organisasi.
  4. Tugas dan kewajiban Majelis Pengurus Wilayah :
    • Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang untuk melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Wilayah, kebijakan dan program kerja organisasi serta ketetapan organisasi lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani di wilayah.
    • Segera menyampaikan laporan 6 (enam) bulan sekali kepada Majelis Pengurus Pusat.
    • Mengevaluasi hasil kerja Majelis Pengurus Daerah yang disampaikan melalui laporan periodik kepada Majelis Pengurus Wilayah.
    • Mendorong, merintis dan mengkoordinasikan pembentukan Daerah-Daerah baru yang dipandang perlu serta membantu majelis Pengurus Daerah melaksanakan tugas mereka sesuai fungsi organisasi serta meningkatkan kepakaran masing-masing anggota ICMI.
    • Majelis Pengurus Wilayah, baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pengurus Pusat.
    • Setelah pengurus baru terbentuk maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Majelis Pengurus Wilayah demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.
    • Memberikan pertanggungjawaban profesional dan keuangan dalam pelaksanaan tugas Majelis Pengurus Wilayah.
    • Personalia Majelis Pengurus Wilayah mengkoordinasikan proses kegiatan mereka dalam mengupayakan tujuan operasional prioritas dalam periode tertentu.

Pasal 16
Presidium Majelis Pengurus Pusat

  1. Status Presidium Majelis Pengurus Pusat :
    • Presidium Majelis Pengurus Pusat adalah badan/instansi kepemimpinan tertinggi organisasi.
    • Presidium Majelis Pengurus Pusat memegang jabatannya selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
    • Presidium Majelis Pengurus Pusat terdiri dari 5 (lima) orang, salah seorang diantaranya diangkat dan ditetapkan menjadi ketua presidium secara bergantian dalam masa 1 (satu) tahun.
      Ketua Presidium memegang jabatannya selama masa 1 (satu) tahun dan sesudahnya diangkat dan ditetapkan Ketua Presidium baru yang dipilih dari salah seorang 5 (lima) Presidium.
    • Dalam hal Ketua Presidium Majelis Pengurus Pusat tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih Ketua Presidium baru melalui sidang internal Presidium untuk memimpin organisasi sampai akhir masa jabatannya.
    • Dalam hal salah seorang Presidium tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih Presidium baru melalui Sidang Majelis Pimpinan Paripurna.
    • Bila dipandang perlu Majelis Pengurus Pusat dapat mengangkat Dewan Kehormatan.
  2. Personalia Majelis Pengurus Pusat :
    • Pengurus Inti terdiri dari Presidium, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.
    • Pengurus Harian terdiri dari Presidium, Ketua-Ketua Koordinasi, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara, dan Ketua-Ketua Departemen.
    • Pengurus Lengkap terdiri dari Pengurus Harian ditambah Anggota Departemen, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Penasehat, serta Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Pakar.
    • Majelis Pimpinan Paripurna Pusat terdiri dari Pengurus Lengkap ditambah Dewan Penasehat dan Dewan Pakar, pimpinan Badan Otonom ICMI tingkat pusat dan Ketua-Ketua Majelis Pengurus Wilayah.
    • Personalia Majelis Pengurus Pusat mengkoordinasikan proses kegiatan mereka untuk mewujudkan tujuan operasional prioritas pada periode tertentu.
  3. Tata cara pemberhentian Majelis Pengurus Pusat dan pembelaan:
    • Pemberhentian terhadap Majelis Pengurus Pusat dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu kecuali dalam hal-hal luar biasa.
    • Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Muktamar, Silaturahmi Kerja Nasional atau forum yang ditunjuk untuk itu.
    • Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur tersendiri dalam ketetapan organisasi.
  4. Tugas dan kewajiban Majelis Pengurus Pusat :
    • Menyiapkan program jangka pendek, menengah dan panjang untuk melaksanakan hasil-hasil Muktamar, Silaturahmi Kerja Nasional, hasil-hasil Musyawarah Pusat serta ketetapan-ketetapan organisasi lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.
    • Segera mengumumkan/menyampaikan kepada aparat ICMI segala ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan ICMI.
    • Majelis Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Muktamar.
    • Majelis Pengurus Pusat bertanggung jawab ke luar dan ke dalam organisasi.
    • Majelis Pengurus Pusat baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan.
    • Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pengurus baru terbentuk, Majelis Pengurus Pusat demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.
    • Majelis Pengurus Pusat membantu mengembangkan kinerja Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan dalam upaya mewujudkan tujuan ICMI.
    • Presidium Majelis Pengurus Pusat tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Harian Partai Politik.

Pasal 17
Pergantian Pengurus Antar Waktu

  1. Pergantian pengurus antar waktu terjadi karena pengurus mengundurkan diri, berhalangan tetap atau meninggal dunia sebelum masa kepengurusan berakhir.
  2. Pergantian pengurus antar waktu dilakukan oleh Presidium pada tingkat Majelis Pengurus Pusat dan oleh Ketua pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.
  3. Presidium pada tingkat organisasi pusat, Ketua pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah dan Majelis Pengurus Satuan melakukan pergantian pengurus setelah melalui rapat pengurus lengkap untuk keperluan itu.
  4. Pergantian Presidium pada tingkat Majelis Pengurus Pusat, Ketua pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan dilakukan setelah melalui rapat pengurus lengkap yang di agendakan khusus untuk keperluan itu.

BAB V
DEWAN KEHORMATAN, DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PAKAR
Pasal 18
Dewan Kehormatan

  1. Dewan Kehormatan beranggotakan para tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang karena jasa-jasanya aktif mengembangkan organisasi ICMI yang aktifitas dan atau karena usianya menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat aktif, namun pemikirannya masih tetap dibutuhkan.
  2. Dewan Kehormatan berfungsi menegakkan kode etik organisasi dan memberikan pemikiran untuk kebijakan organisasi yang bersifat strategis bagi kelangsungan hidup organisasi.

Pasal 19
Dewan Penasehat

  1. Dewan Penasehat beranggotakan para tokoh yang berpengaruh dilingkungan pemerintah, keagamaan, keilmuan, kemasyarakatan dan dunia usaha.
  2. Dewan Penasehat berfungsi memberikan nasehat, pertimbangan, saran, bantuan kemudahan bagi semua pengurus, serta menjaga nama baik dan kelangsungan hidup organisasi.

Pasal 20
Dewan Pakar

  • Dewan Pakar beranggotakan para tokoh cendekiawan muslim yang mempunyai kelebihan di bidang pemikiran, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pendidikan dan keagamaan serta disegani dan dihormati dikalangan umat dan sesama cendekiawan muslim.
  • Dewan Pakar berfungsi memberikan pemikiran, pertimbangan dan pendapat yang bersifat keilmuan, kebudayaan dan keagamaan serta dapat menampung dan menyalurkan aspirasi anggota kepada pengurus.

BAB VI
PERMUSYAWARATAN
Pasal 21
Silaturahmi dan Muzakarah

  1. Silaturahmi adalah pertemuan atau forum komunikasi kekeluargaan yang membahas pelaksanaan program kerja dan evaluasi berkala termasuk masalah koordinasi yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan publik.
  2. Muzakarah adalah pertemuan atau forum komunikasi ilmiah dalam bidang kebudayaan, keilmuan, teknologi, kelembagaan dan keagamaan.
  3. Silaturahmi, Muzakarah dapat diadakan pada tingkat Organisasi Satuan, Organisasi Daerah, Organisasi Wilayah maupun Organisasi Pusat.

Pasal 22
Musyawarah Satuan

  1. Status Musyawarah Satuan :
    • Musyawarah Satuan merupakan forum tertinggi organisasi tingkat Satuan yang menjadi penentu dan pemutus terakhir Organisasi Satuan.
    • Musyawarah Satuan merupakan musyawarah anggota.
    • Musyawarah Satuan dalam negeri diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebelum penyelenggaraan Musyawarah Daerah/ Musyawarah Wilayah.
    • Musyawarah Satuan luar negeri diadakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sebelum penyelenggaraan Musyawarah Daerah/Musyawarah Wilayah.
  2. Wewenang Musyawarah Satuan :
    • Musyawarah Satuan menilai pertanggungjawaban Majelis Pengurus Satuan.
    • Menetapkan program kerja Organisasi Satuan yang merupakan rangkuman program unsur-unsur satuan serta penjabaran dari garis-garis besar program kerja ICMI.
    • Memilih Majelis Pengurus Satuan dengan jalan memilih dan menetapkan ketua merangkap ketua Tim Formatur untuk menyusun personalia kepengurusan Majelis Pengurus Satuan.
    • Memilih dan mengusulkan calon anggota Tim Formatur serta calon Majelis Pengurus Pusat untuk periode berikutnya.
  3. Tata Tertib Musyawarah Satuan :
    • Peserta Musyawarah Satuan terdiri dari pengurus dan anggota satuan.
    • Majelis Pengurus Satuan adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Satuan.
    • Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Musyawarah Satuan diatur dalam ketetapan organisasi.
    • Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu, dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa Organisasi Satuan.

Pasal 23
Musyawarah Daerah

  1. Status Musyawarah Daerah :
    • Musyawarah Daerah merupakan forum tertinggi organisasi tingkat daerah yang menjadi penentu dan pemutus terakhir Organisasi Daerah.
    • Musyawarah Daerah merupakan musyawarah satuan.
    • Musyawarah Daerah dalam negeri diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebelum penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.
    • Musyawarah Daerah luar negeri diadakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sebelum penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.
  2. Wewenang Musyawarah Daerah :
    • Menilai laporan pertanggungjawaban Majelis Pengurus Daerah.
    • Menetapkan program kerja Organisasi Daerah yang merupakan rangkuman program unsur-unsur satuan serta penjabaran dari garis-garis besar program kerja ICMI.
    • Memilih Majelis Pengurus Daerah dengan jalan memilih dan menetapkan ketua merangkap ketua Tim Formatur untuk menyusun personalia kepengurusan Majelis Pengurus Daerah.
    • Memilih dan mengusulkan calon anggota Tim Formatur serta calon Majelis Pengurus Pusat untuk periode berikutnya.
  3. Tata Tertib Musyawarah Daerah :
    • Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari Majelis Pengurus Daerah, utusan Majelis Pengurus Satuan, peninjau, dan undangan lainnya.
    • Majelis Pengurus Daerah adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Daerah.
    • Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Musyawarah Daerah diatur dalam ketetapan organisasi.
    • Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu, dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa Organisasi Daerah.

Pasal 24
Musyawarah Wilayah

  1. Status Musyawarah Wilayah :
    • Musyawarah Wilayah merupakan forum tertinggi organisasi tingkat wilayah yang menjadi penentu dan pemutus terakhir Organisasi Wilayah.
    • Musyawarah Wilayah merupakan musyawarah daerah dan satuan.
    • Musyawarah Wilayah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, sebelum penyelenggaraan Muktamar.
  2. Wewenang Musyawarah Wilayah :
    • Menilai laporan pertanggungjawaban Majelis Pengurus Wilayah.
    • Menetapkan program kerja Organisasi Wilayah yang merupakan rangkuman program kerja Organisasi, Organisasi Daerah serta penjabaran dari garis-garis besar program kerja ICMI.
    • Memilih Majelis Pengurus Wilayah dengan jalan memilih ketua, merangkap ketua Tim Formatur untuk menyusun personalia kepengurusan Organisasi Wilayah.
    • Memilih anggota Tim Formatur dan calon Majelis Pengurus Pusat untuk periode berikutnya.
  3. Tata Tertib Musyawarah Wilayah :
    • Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari Majelis Pengurus Wilayah, utusan Majelis Pengurus Daerah, utusan Majelis Pengurus Satuan, peninjau dan undangan lainnya.
    • Majelis Pengurus Wilayah adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.
    • Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Musyawarah Wilayah diatur dalam ketetapan organisasi.
    • Dalam keadaan mendesak atau bila dipandang perlu, dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa Organisasi Wilayah.

Pasal 25
Muktamar

  1. Status Muktamar :
    • Muktamar merupakan forum tertinggi organisasi tingkat nasional yang menjadi penentu organisasi.
    • Muktamar merupakan musyawarah utusan Organisasi Satuan, Organisasi Daerah, Organisasi Wilayah, Badan Otonom tingkat pusat dan Majelis Pengurus Pusat.
    • Muktamar diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
  2. Wewenang Muktamar :
    • Menilai laporan pertanggungjawaban Majelis Pengurus Pusat.
    • Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Program Kerja ICMI, Pedoman-Pedoman Pokok dan Kebijaksanaan Organisasi.
    • Memilih dan menetapkan Majelis Pengurus Pusat melalui pembentukan Tim Formatur.
    • Memilih alternatif tempat penyelenggaraan Muktamar berikutnya.
  3. Tata Tertib Muktamar :
    • Peserta Muktamar terdiri dari peserta utusan dan peserta peninjau.
    • Peserta utusan terdiri dari personalia Majelis Pengurus Pusat, utusan Organisasi Wilayah, utusan Organisasi Daerah, utusan Organisasi Satuan dan Badan-Badan Otonom ICMI tingkat pusat, sedangkan peserta peninjau adalah undangan lainnya.
    • Majelis Pengurus Pusat adalah penanggungjawab penyelenggaraan Muktamar.
    • Banyaknya utusan Organisasi Satuan, Organisasi Daerah, Organisasi Wilayah dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Muktamar ditetapkan oleh Majelis Pengurus Pusat.
    • Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu dapat diadakan Muktamar Luar Biasa.

Pasal 26
Muktamar Luar Biasa

  1. Muktamar Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Muktamar.
  2. Muktamar Luar Biasa diadakan untuk menghadapi keadaan yang luar biasa dan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Organisasi Satuan serta setelah mendengar pendapat Dewan Penasehat.

BAB VII
RAPAT-RAPAT
Pasal 27
Jenis-Jenis Rapat

Pengambilan keputusan organisasi ICMI dilakukan dalam rapat-rapat yang terdiri dari:

  1. Rapat Pengurus Inti.
  2. Rapat Pengurus Harian.
  3. Rapat Pengurus Lengkap.
  4. Rapat Majelis Pimpinan Paripurna.
  5. Rapat Koordinasi.

Pasal 28
Rapat Pengurus Inti dan Wewenang

  1. Rapat Pengurus inti diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan di hadiri oleh:
    • Presidium pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Ketua pada tingkat Majelis Penguurs Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.
    • Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Pakar pada tingkat Majelis Pengurus Pusat, Wilayah, Daerah dan Satuan.
    • Sekretaris Jenderal pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Sekretaris pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.
    • Bendahara Umum pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Bendahara pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.
  2. Rapat Pengurus inti berwenang untuk:
    • Membahas hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian ICMI karena berkaitan dengan kepentingan umat, bangsa dan negara.
    • Mempersiapkan alternatif pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengurus dalam mengambil keputusan strategis.
    • Memantau dinamika perkembangan organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
    • Rapat Pengurus Inti dipimpin oleh Ketua Presidium pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Ketua pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.

Pasal 29
Rapat Pengurus Harian dan Wewenang

  1. Rapat Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan dihadiri oleh:
    • Presidium pada tingkat Organisasi Pusat/Ketua pada tingkat Organisasi Wilayah, Daerah dan Satuan.
    • Ketua-Ketua Koordinasi pada tingkat Majelis Pengurus Pusat, Wakil Ketua pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Daerah dan Satuan.
    • Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Sekretaris, Wakil Sekretaris pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Daerah dan Satuan.
    • Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Bendahara, Wakil Bendahara pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Daerah dan Satuan.
    • Para Ketua Departemen/Para Ketua Divisi/Ketua Seksi.
  2. Rapat Pengurus Harian berwenang untuk:
    • Menetapkan kebijaksanaan, langkah-langkah/tindakan yang akan dijalankan serta cara untuk mencapainya.
      Membahas masalah-masalah aktual dalam pembangunan nasional yang berkaitan dengan fungsi dan peran ICMI.
    • Mengadakan penilaian dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing departemen/divisi/seksi.
    • Menyiapkan konsep-konsep yang diperlukan dalam mendukung percepatan pencapaian pembangunan nasional.
  3. Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh Ketua Presidium pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Ketua pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Daerah dan Satuan sesuai dengan agenda rapat didampingi oleh Sekretaris Jenderal pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Sekretaris pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Daerah dan Satuan.

Pasal 30
Rapat Pengurus Lengkap dan Wewenang

  1. Rapat Pengurus Lengkap diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan dihadiri oleh:
    • Pengurus Harian.
    • Para Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Pakar.
    • Para Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Penasehat
    • Para anggota Departemen pada tingkat Majelis Pengurus Pusat, divisi pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Seksi pada tingkat Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.
    • Pimpinan Pengurus Badan Otonom.
  2. Rapat Pengurus Lengkap berwenang untuk:
    • Mengambil keputusan dalam rangka menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab cendekiawan baik yang berskala nasional, regional maupun internasional.
    • Mengadakan evaluasi kegiatan-kegiatan dan menetapkan tindak lanjut program organisasi.
    • Menetapkan bentuk-bentuk kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program.
    • Menetapkan kebijaksanaan yang bersifat strategis untuk menjalankan misi organisasi.
  3. Rapat Pengurus lengkap dipimpin oleh Ketua Presidium dan atau Presidium yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Presidium dan didampingi oleh Sekretaris Jenderal pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Sekretaris pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.

Pasal 31
Rapat Majelis Pimpinan Paripurna dan Wewenang

  1. Rapat Majelis Pimpinan Paripurna diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan dihadiri oleh:
    • Pengurus Lengkap.
    • Dewan Penasehat.
    • Dewan Pakar.
    • Ketua-Ketua Majelis Pengurus Wilayah untuk Organisasi Pusat/Ketua Majelis Pengurus
    • Daerah untuk Organisasi Wilayah/Ketua Majelis Pengurus Satuan untuk Organisasi Daerah.
  2. Rapat Majelis Pimpinan Paripurna berwenang untuk :
    • Menetapkan kebijaksanaan umum organisasi.
    • Menetapkan strategi pencapaian tujuan organisasi.
    • Menampung dan merumuskan usulan baru bagi penyempurnaan Organisasi dan atau;
    • Mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Muktamar.
  3. Rapat Majelis Pimpinan Paripurna dipimpin oleh Ketua Presidium untuk Organisasi Pusat/Ketua untuk Organisasi Wilayah, Daerah dan Satuan didampingi oleh Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Penasehat dan Sekretaris Jenderal untuk tingkat Organisasi Pusat/Sekretaris pada tingkat Orwil, Orda dan Orsat.

Pasal 32
Rapat Koordinasi dan Wewenang

  1. Rapat Koordinasi diadakan sesuai dengan kebutuhan dan dihadiri oleh:
    • Ketua Koordinasi.
    • Departemen/Divisi/Seksi terkait.
    • Bidang/Unit terkait.
    • Badan Otonom/Pokja terkait.
  2. Rapat Koordinasi berwenang untuk:
    • Merencanakan pelaksanaan kegiatan/program kerja.
    • Menetapkan strategi sasaran program kerja.
  3. Rapat Koordinasi dipimpin oleh Ketua Koordinasi terkait.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 33
Hak Suara dan Hak Bicara

Peserta utusan Musyawarah Satuan, Musyawarah Daerah, Musyawarah Wilayah, Muktamar dan Muktamar Luar Biasa mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau dan undangan lainnya tidak mempunyai hak suara.

Pasal 34
Quorum dan Persyaratan

Musyawarah Satuan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Majelis Pengurus Satuan dan Anggota.
Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah pesonalia Majelis Pengurus Daerah dan utusan Organisasi Satuan di wilayahnya.
Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah personalia Majelis Pengurus Wilayah dan utusan Organisasi Daerah dan atau Organisasi Satuan di wilayahnya.
Muktamar dan Muktamar Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah personalia Majelis Pengurus Pusat, utusan Majelis Pengurus Wilayah dan Majelis Pengurus Satuan.
Apabila ketentuan dalam ayat 1), ayat 2), ayat 3) dan ayat 4) pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka penyelenggaraan Musyawarah Satuan, Musyawarah Daerah, Musyawarah Wilayah, Muktamar dan Muktamar Luar Biasa ditangguhkan selama 2 (dua) jam, dan jika dalam tenggang waktu tersebut quorum tidak terpenuhi, maka atas persetujuan seluruh peserta yang hadir, Musyawarah/Muktamar tersebut dinyatakan sah.

Pasal 35
Pengambilan Keputusan

  1. Setiap keputusan-keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB IX
K E G I A T A N
Pasal 36
Kegiatan

  1. Mengadakan pengajian rutin dalam mengembangkan dan meningkatkan komitmen keimanan dan mutu keilmuan sumbedaya manusia ICMI dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan alam lingkungan.
  2. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan organisasi Islam dalam dan luar negeri untuk meningkatkan pembelajaran umat.
  3. Mengembangkan perpustakaan umum.
  4. Mengembangkan penelitian dan pengkajian operasional untuk mempengaruhi isi dan pelaksanaan kebijakan publik.
  5. Mengembangkan kelembagaan ekonomi dan keuangan Islam antara lain penggalangan dana, pengelolaan modal, bank, koperasi, usaha ekonomi lemah, zakat dan harta yang halal lainnya.
  6. Meningkatkan keterlibatan cendekiawan muslim dalam kegiatan pengembangan filosofi, etika dan ilmu pengetahuan untuk mendukung terwujudnya tujuan ICMI.
  7. Melaksanakan kerjasama dalam mengembangkan kurikulum lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk perguruan tinggi terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya pengembangan proyek-proyek percontohan.
  8. Mendorong terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pengembagan bidang-bidang bioteknologi, informatika, energi alternatif, transportasi, material, elektronika-mikro serta bidang-bidang sosial, ekonomi, hukum agama dan budaya.
  9. Mengembangkan wawasan kecendekiawanan terhadap kaum terpelajar muslim yang berwawasan pembangunan nasional.
  10. Menyelenggarakan atau mengusahakan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa Islam yang berpotensi khususnya yang tidak mampu.

BAB X
KEUANGAN
Pasal 37
Pengaturan Keuangan

  1. Besarnya uang pangkal keanggotaan ditentukan oleh Majelis Pengurus Pusat.
  2. Besarnya uang iuran anggota ditetapkan oleh pengurus masing-masing Organisasi Satuan dengan persetujuan Majelis Pengurus Wilayah.
  3. Uang pangkal disetorkan kepada Majelis Pengurus Pusat.
  4. Pelaksanaan pengumpulan serta pembagian uang pangkal iuran anggota dan hasil usaha akan ditentukan dalam ketetapan organisasi.
  5. Laporan Keuangan Tahunan Majelis Pengurus Pusat yang telah diaudit, disampaikan pada forum Silaknas, untuk Pengurus Wilayah/Daerah/ Satuan disampaikan pada forum Silakwil/Silakda/Silaksat.
  6. Laporan keuangan akhir masa jabatan dipertanggungjawabkan dalam forum Muktamar untuk Majelis Pengurus Pusat dan forum Musyawarah masing-masing untuk Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.

BAB XI
ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 38
Atribut Organisasi

Atribut organisasi terdiri dari panji, lambang, bendera, lagu dan kartu tanda anggota, penggunaannya diatur melalui ketetapan organisasi.

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 39
Aturan Tambahan

  1. Setiap anggota dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ICMI.
  2. Setiap anggota dan pengurus harus mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Kode Etik ICMI.

BAB XIII
P E N U T U P
Pasal 40
Hal Lain dan Pemberlakuan

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ICMI akan diatur dalam ketetapan-ketetapan organisasi.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ICMI periode ke III (ketiga) 14 Sya’ban 1421 H/11 November 2000 M – 04 Dzulqa’idah 1426 H/06 Desember 2005 M dan disahkan dalam Muktamar IV ICMI tahun 2005.
  3. Aggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Makassar
H a r i : Selasa
T a n g g a l : 04 Zulqa’idah 1426 H./06 Desember 2005 M.
Share This